Selasa, 09 September 2014

birokrasi


EFEKTIFKAH BIROKRASI PADA PEMERNTAHAN NEGARA KITA?
            Berbicara mengenai Birokrasi, maka sebagian besar orang akan berfikir tentang sebuah desain organisasi yang lambat, kaku, dan berbelit-belit. Sebelum berbicara lebih jauh tentang seluk beluk birokrasi, berikut beberapa definisi bikrokrasi berdasarkan para ahli:
1.    Fritz Morstein Marx merumuskan birokrasi sebagai tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan-pemerintahan modem dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat administrative,khususnya yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.
2.    Ferret Heady dengan mengutip rumusan Thompson menyatakan bahwa : “organisasi birokratik disusun sebagai satu herarki otorita yang begitu terperinci, yang mengatasi pembagian kerja yang juga telah diperinci.
3.    Peter A. Biau dan Charles H. Page memformulasikan birokrasi sebagai sebuah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, dengan cara mengkoordinasikan secara sistematik pekerjaan dari banyak orang. Definisi dari Biau dan Page ini menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya dikenal dalam organisasi pemerintah saja, tetapi juga pada semua organisasi-organisasi niaga. Dengan demikian, birokrasi dapat ditemukan pada setiap bentuk organisasi (yang modern) sebagai hasil dari proses rasionalisasi.
4.    Dennis Wrong merumuskan bahwa birokrasi adalah suatu organisasi yang sepenuhnya bekerja untuk mencapai satu tujuan tertentu dari berbagai macam tujuan yang memiliki ciri-ciri :
o   diorganisasi secara hierarkis dengan jalinan komando yang tegas dari atas ke bawah
o   adanya pembagian tugas yang jelas di mana setiap orang mempunyai tanggung jawab dan tugas yang spesifik
o   adanya peraturan-peraturan umum dan ketentuan yang menuntun semua sikap dan usaha untuk mencapai tujuan manusia yang teriibat dipilih berdasarkan kompetisi dan keahlian
o   dan, bekerja dalam birokrasi cenderung merupakan pekerjaan seumur hidup
Berdasarkan berbagai definisi para ahli di atas mengenai birokrasi,dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya birokrasi merupakan desain organisasi modern yang dikembangkan untuk menangani tugas-tugas administratif yang besar.
Diawal perkembangannya, birokrasi merupakan suatu konsep tentang desain organisasi ideal yang dikemukakan oleh Max Weber. Kemudian prinsip ini menjadi pondasi pemikiran-pemikiran baru perihal desain organisasi modern. Pada masa sekarang, birokrasi identik dengan perilaku malas, pelayanan yang kaku dan lamban serta tidak efisien. Padahal birokrasi bukanlah masalah baik atau buruk, bukan positif atau negatif. Birokrasi hanyalah sebuah desain organisasi yang melalui perlakuan tertentu bisa berjalan efisien. Selayaknya sebuah desain, ia hanya akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan dengan perlakuan tertentu.  Yang terjadi saat ini adalah perlakuan berbeda yang dijalankan pada ‘desain birokrasi’ sehingga birokrasi tidak berjalan sesuai tujuannya. Hal inilah yang kemudian disalah sangkakan oleh masyarakat bahwa yang bersalah terhadap kondisi pelayanan seperti ini adalah birokrasi itu sendiri.
Michael G. Roskin, et al. menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dalam suatu pemerintahan modern. Fungs-fungsi tersebut adalah :
1.    Administrasi
Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan.
2.    Pelayanan
Birokrasi sessungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau
kelompok-kelompok khusus.
3.    Pengaturan (regulation)
Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan anatara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini.
4.    Pengumpul Informasi (Information Gathering)
Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Badan birokrasi, oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut.
Sedangkan menurut Max Weber, terdapat 7 prinsip dasar yang perlu diterapkan dalammembangun organisasi agar dapat mencapai tujuan.
1.       Pembagian Kerja. Pekerjaan dipecah-pecah sehingga jelas pembagian masing-masing anggota. 
2.       Hirarki kewenangan yang jelas. Struktur organisasi disusun bertingkat dan memastikan jabatan yang lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dari yang lebih tinggi. Garis komando dan garis koordinasi diciptakan untuk meperjelas alur pelaporan diantara anggota organisasi.
3.       Formalisasi yang tinggi. Untuk mengatur perilaku anggota organisasi, perlu disusun peraturan dan prosedur formal sebagai sebuah sistem. Poin ini sangat relevan dengan besaran organisasi. Semakin organisasi tumbuh besar, maka perlu ada formalisasi agar semua hal berjalan standar.
4.       Impersonal. Tindakan dan keputusan yang berlaku di dalam organisasi tidak melibatkan perasaan pribadi. Tidak diperbolehkan konflik kepentingan berperan dalam pengambilan keputusan 
5.       Keputusan personalia berdasarkan kemampuan. Keputusan tentang promosi, seleksi, didasarkan atas kualifikasi, keberhasilan atau prestasi. Organisasi harus menciptakan merit sistem berjalan secara sesuai.
6.       Adanya jenjang karir bagi anggota organisasi. Prinsip ini mengasumsikan bahwa keanggotaan organisasi seseorang adalah seterusnya (continuous basis). Dengan jenjang karir diharapkan anggota dapat mengejar karir dan menjaga komitmen terhadap organisasi.
7.       Pemisahan yang jelas kehidupan pribadi dan organisasi. Dalam organisasi ideal, pengambilan keputusan dilakukan semaksimal mugkin berjalan rasional. Artinya, anggota organisasi harus dapat memisahkan kehidupan organisasi dan kehidupan organisasi. 
(https://triagung.wordpress.com)
                Berdasarkan 7 prinsip tersebut diatas, birokrasi merupakan suatu desain yang sangat ideal bagi suatu organisasi. Begitu juga dengan hierarki yang melekat pada birokrasi. Tujuan dari suatu hirarki adalah untuk mengatur wewenang atau tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan atau pangkat kedudukan. Jadi tujuan dari hirarki adalah untuk menentukan wewenang sehingga dapat dilaksanakan dengan jelas, bukan untuk mempersulit suatu pelayanan.



                Pada kenyataannya, seberapa jelek birokrasi dipandang, hampir semua organisasi modern menggunakan desain ini dalam kegiatan organisasinya. Jika terjadi suatu kelambanan atau ketidak efektivan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah personel organisasi sebagai subjek, bukan birokrasi sebagai desain. Berkaitan dengan birokrasi pada pemerintah saat ini, pemerintah masih terus berbenah dengan Grand Desain Reformasi Birokrasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi sistem. Dengan diterapkan PP nomr 46 Tahun 2011 saat ini, membuka jalan terang bagi reformasi birokrasi. Kita sebagai masyarakat hendaknya mendukung program pemerintah ini, bukan sekedar menghujat tanpa keinginan ikut mensukseskan reformasi birokrasi yang sedang digarap. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar